Peran Negara Indonesia Dalam Asean. 52Penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada 2 cara mendefinisikan politik. B. 22. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati, dimana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma social di masyarakat. Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi. Kekuasaan struktural terbentuk karena: Sumber daya: penggunaan sumber daya, informasi dan dukungan Kemampuan untuk memperoleh kerjasama untuk mengerjakan pekerjaan Kekuasaan pengambilan keputusan (dapat mempengaruhi pengambilan keputusan) Information power; akses terhadap informasi yang relevan Kekuasaan dan pengaruh. PENGERTIAN KEKUASAAN MENURUT AHLI Boulding (1989), mengemukakan bahwa kekuasaan itu dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan, apabila diterapkan dilingkungan organisasi, adalah masalah penentuan seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana pemberi andil dalam organisasi. KEKUASAAN DAN POLITIK. Zaman dahulu, raja yang paling berkuasa dan punya kekuasaan tertinggi. komplementer atau pelengkap dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oleh sebab itu dalam pandangan Mu’tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Allah berlaku dalam jalur hukum‑hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Manajer berhadapan dengan dilema etika dalam pekerjaan karena mereka sering menggunakan kekuasaan dan politik untuk mencapai tujuan mereka. BAB 10 KEKUASAAN DAN POLITIK Kekuasaan, kemampuan mempengaruhi perilaku , mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan (Pfeffer dalam Luthans 2006:482) Robbins dan Judge (2008, 2:130) Kekua- saan adalah kemampuan yang dimiliki A untuk. Bertolak dari pandangan Machiavell itu, menurut Ahmad Suhelmi tokoh ini memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan dimana kedaulatan. Kekuasaan ( power) mengacu pada kemampuan yang dimiliki Atasan untuk mempengaruhi perilaku Karyawan sehingga Karyawan bertindak sesuai dengan keinginan Atasan, dimana artinya ini merupakan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. 144 - 145 7 Lihat donaldo macedo dalam kata p engantar Chomsky. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Weber (1947) menyatakan bahwa didalam kekuasaan terdapat kemampuan untuk memaksakan. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari. Sayangnya karena Rupiah, mereka seakan terusir atas nama investasi dan pembangunan. Al-Quran menyebut manusia sebagai . Ada banyak sumber dari kekuasaan itu sendiri, dan keenam sumber kekuasaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 1. 1. Politik adalah - Fungsi, Tujuan, Peranan, Perilaku dan Perkembangan : Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara. Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Sumber Kekuasaan Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Sedangkan, kekuasaan bermakna penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (law making), tapi Kata Kunci: Dialektika Fungsional, Hukum, Kekuasaan Negara Artikel ini mengkaji secara normatif dialektika fungsional antara hukum dan otoritas kekuasaan. kekuasaan dan pengetahuan Michael Foucault dalam mengungkap relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam pelaksanaan Musrenbang yang menyebabkan termarjinalisasinya partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Menurut Conn secara umum terdapat 3 bentuk peralihan wewenang yaitu. 3. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. 5. Menjadi pemimpin yang efektif dan berhasil juga harus dapat menggunakan. a) Kekuasaan paksaan (coercive power). Sifat kekuasaan bersifat negatif maupun positif. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Wewenang tradisional, yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati. Kekuasaan Konstitutif. Hal ini dibedakan. Mengetahui manfaat dan kendala dalam pendelegasian wewenang. Menrpakan karya asli saya yaag diajukan rmtuk memelruhi salah satr persyaratan memperoleh gelar Stmta I di. Jika terjadi suatu permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang bisa menerapkan hukum yang lebih tepat. 36 35 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan-6, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), h. Tugas dan wewenang MPR tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan,. Partai Patriot Belanda yang anti raja berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik Bataaf atas bantuan Perancis. John Locke, dikutip dari buku bertajuk Pembahagian Kekuasaan Negara (1962) karya Ismail Suny, membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan, partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaan-nya. Otoritas adalah kemungkinan dimana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi haknya untuk. Sejarah Indonesia (1965–1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat. mempengaruhi perilaku seseorang atu kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah. Berikut adalah kumpulan daftar hadist dan dalil shahih tentang kuasa Allah SWT yang luar biasa, tiada duanya. Kekuasaan, Wewenang dan Pengaruh Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik, kecuali dalam penerapannya. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Isu dan kekuasaan legislatif dipraktikkan untuk menyesuaikan kepentingan tunggal pekerja dan kepentingan para pemimpin, seperti halnya kepentingan asosiasi. C. militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya untuk mempertahankan negara dan menegakan hukum yang dibuatnya atas nama negara. KOMPAS. Mempengaruhi:Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan itu, klaimnya tidak akan terjadi selama pimpinannya orang yang berintegritas. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Kekuasaan. Meskipun semuanya kemungkinan besar. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Dijadikan panutan, walaupun tidak kaya. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Perbedaan Kekuasaan dan Kewenangan Kekuasaan Tidak selalu berupa kewenangan Memiliki keabsahan (legitimate power) Tidak selalu memiliki keabsahan Kewenangan Hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara (pemerintahan) Negara (state) dan Pemerintahan (government) Unsur-unsur Negara A. Kekuasaan, Politik, dan Hukum Romli Atmasasmita Kamis, 14 September 2023 - 14:27 WIB loading. Kekuasaan berarti kemampuan untuk membuat keputusan 2. Munculnya orang kuat yang berada di luar sistem, yang sering mempengaruhi pemilik kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, sehingga membuat keputusan dan kebijakan yang. Demi kekuasaaan, menurutnya, pertimbangan-pertimbangan moral menjadi tidak relevan. Kekuasaan, kemampuan mempengaruhi perilaku. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN Marina Sulistyati PENGERTIAN KEKUASAAN • Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan perla-wanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. [2] Organisasi yang memperoleh legitimasi akan memperoleh dukungan. 8. pelanggaran HAM (kekerasan thd rakyat, pengabaian hak rakyat atau pembiaran pelanggaran HAM. Dan saya menganggap kajian yang di kemukakan oleh Yusak Farchan dan Firdaus Syam tentang “Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada” akan lebih tepat jika menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan analisis wacana (discourse analysis) yang dikembangkan oleh Jhon Sinclair, Martin Montgomery dan Michael Hoey. Kata “kekuasaan” telah digambarkan sebagai kata yang tabu di kalangan masyarakat. 42. Indonesia sendiri menganut asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan dan Pengaruh - Universitas BrawijayaApakah perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh dalam konteks organisasi? Bagaimana cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan dan pengaruh secara efektif? Buku ini menjelaskan konsep, teori, dan praktik kekuasaan dan pengaruh dalam berbagai situasi dan bidang. UU No. Tidak hanya itu, konstitusi juga mengandung ketentuan pokok mengenai kekuasaan dan lembaga terkait adanya jaminan terhadap aspek materiil atau hak asasi manusia. b) Kekuasaan hadiah atau imbalan (reward power). Wright Milss mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati. Kegunaan utama "kekuasaan" sebagai tujuan dalam hubungan internasional dipaparkan oleh sejumlah teoriwan politik, seperti Niccolò Machiavelli dan Hans Morgenthau. T U J U A N. issued in scope of their public duties” atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Kekuasaan harus direnggut dan dipertahankan, dan dalam mempertahankanya, seorang penguasa harus serentak dicintai dan ditakuti warganya. CF Strong dalam Konstitusi-konstitusi Politik Modern (2011) menyatakan kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk. Sejarah mencatat bahwa selama masa krisis, politisi cenderung berusaha meraih kekuasaan lebih banyak lagi. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia,. Maharaja Sriwijaya, Sri Cudamani Warmadewa, berhasil lolos keluar dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja. Tugas MK Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) – Mahkamah konstitusi pada dasarnya memang perlu untuk dibentuk karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar UUD 1945. Anda akan belajar. PASARIBU Weber merujuk pada buku klasik The Power Elite karya C. weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Sehingga, segala jenis penjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal. 2. Negara itu merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua serta mutlak. Pengertian otoritas sendiri memiliki arti yang berbeda dengan kekuasaan, meskipun antara otoritas dan kekuasaan keduanya memiliki arti yang hampir mirip dan memiliki hubungan dalam bidang pemerintahan. Man. Dalam organisasi birokrasi mdern, kekuasaan dan otoritas yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang diberi gaji mungkin merupakan satu dimensi yang lebih penting dalam kedudukan mereka keseluruhan sistem stratifikasi masyarakat, daripada kelas ekonomi atau keanggotaan kelompok statusnya. Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. khalifah. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau bisa diartikan demokrasi. 5987 Hendrian Perdana 11. 5 Hal ini sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, prinsip checks and balances. Selain lembaga negara baru tersebut ada pula lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen, yang dibentuk dengan undang-undang, antara lain KPK, KPU, Komnas HAM, dan lain-lain. Kekuasaan berbasis kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (dalam Sutrisno, 2005:154) menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik siapapun, kekuasaan ada di mana-mana, dan kekuasaan adalah strategi. Secara horizontal pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan (Balance of Power) dalam penyelenggaraan negara antara organ yang membuat undang-undang dan peraturan. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, adalah seorang presiden yang dapat mempertahankan kedudukannya selama dua periode. Kekuasaan. Agar kesewenang-wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat jaminan maka kekuasaan dari Sang Penguasa perlu dibatasi oleh hukum. Otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. 6532 Sony Salmandra 12. 42. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Manager memiliki kekuasan untuk memaksa lewat otoritasnya memberi teguran,menurunkan dan menaikkan semangat karyawan. Sistem presidensil Kembali tegak hingga muncul istilah demokrasi terpimpin. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Kekuasaan merupakan suatu. (bonus. Demi kekuasaaan, menurutnya, pertimbangan-pertimbangan moral menjadi tidak relevan. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Kekuasaan 1. Kekuasaan adalah sebuah konstruksi yang luas yang mencakup metode baik yang sah maupun tidak sah untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan. 6493 Sadino 12. Pengertian politik – Politik berasal dari bahasa Yunani, politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Kelimanya menjadi dasar dari kehidupan bernegara di Republik Indonesia. DAFTAR PUSTAKA. Contohnya, penggunaan kekuasaan di luar dari batas wewenang formal, kekuasaan, prosedur, uraian pekerjaan, dan tujuan organisasi. 2 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), h. Dari 39 RUU yang ada dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, DPR hanya mampu membentuk 3 UU yaitu UU Perubahan UU Pilkada, UU Perubahan UU. 1. 12 WITA. Asas legalitas. Dengan kebijakan yang dibuat. Kekuasaan melibatkan kapasitas dari satu pihak (agen) untuk mempengaruhi pihak lain (target). Itulah konflik politik. 2. Sosiologi BAB 7 kekuasaan,wewenang, & kepemimpinan. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu (Peter S & Yeni S, 2009: 68). Kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginnya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuasaan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Kekuasaan seringkali di pengaruhi oleh politik, karena pada realitanya kekuasaan itu akan mendominasi dari pihak satu ke pihak lainnya yang lebih berkuasa. Oxford Dictionary mendefinisikan politik sebagai upaya mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan publik. Tindak pemerintahan yang menyalahi hukum menimbulkan korban, maka dibutuhkan. 1. 3 KekuasaanKekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki; 6. Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk. Budiman menegaskan bahwa gizi, kesehatan, dan pendidikan adalah hak dasar yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi hingga saat ini masih menghadapi banyak. 9 Politik sampai saat ini dalam penerapa nnya selalu diidentika n dengan kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan Legitimasi: kekuasaan yang diterima seseorang sebagai hasil dari. Ada dua. IP. 4. Manager memiliki kekuasaan untuk memaksa lewat otoritasnya memberi teguran, menurunkan dan menaikkan semangat karyawan. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik agar dapat menguasai rakyat dan menerobos. 1. manusia yangmelibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. Setelah mengikrarkan kemerdekaan, warga Rempang tentu mengimajinasikan Indonesia sebagai Bangsa, yaitu kesatuan sosiologis, semangat, dan cita-cita bersama. M. 18 Sehingga dapat ditafsirkan bahwa prinsip checks and balances ialah prinsip saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara. kekuasaan dan mekanisme checks and balances, serta membentuk lembaga negara baru yaitu, DPD, MK, dan KY. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya bertindak sesuai dengan keinginannya. antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Baca Juga: G20 Ungkap Negara Berkembang Hadapi Tantangan Rumit Kumpulkan Pajak. Rumokoy, Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia- kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011. Setiap lembaga akan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang di mana hal ini diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggota- anggotanya. Pengantar. Yaitu apabila seseorang mempunyai kekuasaan maka dia dapat mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh “penguasa” tersebut dan “pengaruh” apa yang mungkin timbul. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral. 1. a. Untuk kali ini hanya akan di jelaskan asas Pancasila, asas Negara Hukum, dan asas Kekeluargaan. kekuasaan dan politik. usaha atau upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Kekuasaan harus direnggut dan dipertahankan, dan dalam mempertahankanya, seorang penguasa harus serentak dicintai dan ditakuti warganya. d Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk. Budaya feodalisme ini sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia karena memang merupakan warisan dari zaman kerajaan yang menganut sistem patron-klien hampir. Tindakan penyalahgunaan kekuasan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korusi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara. Kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada sesoorang/kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Miriam Budiardjo). Sebagian besar eksekutif percaya bahwa organisasi, setidaknya ke mana, arena politik. H. Di satu sisi hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal dan disisi yang lain, hukum itu adalah aturan – aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat termasuk tingkah laku para penyelenggara negara. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. 2. kekuasaan dan kepemimpinan dalam kehidupan kelompok kerja. aspek dalam kekuasaan, memetakan faktor yang mempunyai peran penting dalam kekuasaan, aktor-aktor yang ada di dalamnya, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi, dan lain sebagainya. DECISION MAKING, POWER, AND POLITIC Studi Kasus Pemerintahan Indonesia Era Presiden Soeharto Oleh: Intias Maresta Buditami (0806347095) Krisna Puji Rahmayanti (0806347113) Leny Octavia (0806347126) Yopin Parlin P (0806463555) ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA 2009.